Menu

Mode Gelap

Pemerintah · 29 Apr 2026 18:19 WITA

Gedung Putih Desak DPR AS Cairkan Anggaran DHS, Kecam Taktik Mike Johnson


 Gedung Putih Desak DPR AS Cairkan Anggaran DHS, Kecam Taktik Mike Johnson Perbesar

WASHINGTON D.C. – Gedung Putih secara resmi mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat di Washington D.C. pada pekan ini untuk segera mengesahkan anggaran Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) guna menghindari krisis operasional yang membahayakan negara.

Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk kecaman terhadap Ketua DPR Mike Johnson yang secara sengaja menahan rancangan undang-undang pendanaan tersebut dengan dalih perlunya perubahan kebijakan mendalam.

Investigasi terhadap kebuntuan legislatif ini mengungkap adanya manuver politik yang diduga bertujuan untuk menekan administrasi Joe Biden di tengah tensi keamanan perbatasan yang meningkat.

Kritikus menilai bahwa alasan perubahan RUU yang diajukan oleh Johnson hanyalah taktik untuk memperlambat proses birokrasi demi konsesi politik tertentu.

Kegagalan pendanaan ini berpotensi melumpuhkan fungsi-fungsi dasar perlindungan negara, mulai dari pengawasan perbatasan hingga penanganan bencana federal.

Hingga saat ini, persaingan kekuatan antara pihak eksekutif dan legislatif tersebut mencerminkan keretakan yang semakin dalam dalam manajemen keamanan nasional Amerika Serikat.

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Hanif Faisol Serahkan Jabatan Menteri LH ke Jumhur Hidayat

29 April 2026 - 19:35 WITA

Mendagri Tito Karnavian Apresiasi Peran Strategis TNI Kendalikan Inflasi

29 April 2026 - 19:16 WITA

Investigasi Debat Gubernur California di Pomona College: Taktik Agresif Jelang Pemilu

29 April 2026 - 16:56 WITA

AHY Soroti Keamanan Gerbong Perempuan KRL: Pria dan Wanita Tak Boleh Jadi Korban

29 April 2026 - 11:02 WITA

Kemenhub Sidak Pool Taksi Green SM Bekasi Pasca Kecelakaan Kereta

29 April 2026 - 10:12 WITA

Kemenhub Usut Izin Green SM Buntut Tabrakan Argo Bromo Vs KRL

29 April 2026 - 03:46 WITA

Trending di Pemerintah