JAKARTA – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menegaskan akan mengevaluasi para pejabat daerah yang dinilai lambat dalam menyelesaikan rehabilitasi 42.702 hektare sawah terdampak banjir di Sumatra sebelum target puncak musim kemarau Agustus 2026.
Langkah tegas ini diambil menyusul adanya indikasi kelambanan birokrasi daerah dalam merespons pemulihan lahan pertanian vital yang mengancam ketahanan pangan nasional di wilayah tersebut.
Investigasi internal kini tengah diarahkan untuk membedah hambatan administratif maupun manajerial yang menyebabkan progres di lapangan tidak sejalan dengan instruksi pemerintah pusat.
Pemerintah memberikan peringatan keras bahwa ketidaksigapan pejabat dalam mengeksekusi pemulihan sawah ini akan menjadi rapor merah dalam penilaian kinerja kepemimpinan mereka di daerah.
