JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menuntut transparansi akurasi data kemiskinan saat menerima audiensi jajaran Bupati dari Lampung di Kantor Kemensos, Jakarta, guna memastikan percepatan graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tepat sasaran.
Langkah ini menyoroti celah krusial dalam sistem distribusi bantuan sosial yang kerap tersumbat akibat kelalaian pemerintah daerah dalam memperbarui data kemiskinan secara berkala.
Gus Ipul menekankan bahwa indikator keberhasilan daerah kini bukan lagi dilihat dari banyaknya jumlah penerima bansos, melainkan dari seberapa besar angka kemandirian warga yang berhasil keluar dari kategori prasejahtera.
Investigasi terhadap integritas data menjadi prioritas utama agar anggaran negara tidak terus menguap pada sasaran yang salah, sehingga pemda didesak segera melakukan audit verifikasi lapangan secara menyeluruh.
