JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memicu polemik luas di Jakarta setelah melontarkan ide pembentukan tim asesor bagi aktivis HAM yang kini menuai gelombang kritik keras dari DPR RI hingga Komnas HAM.
Penelusuran mendalam menunjukkan bahwa langkah ini dicurigai sebagai upaya sistematis negara untuk mengintervensi independensi gerakan masyarakat sipil yang selama ini menjadi pengawas kritis pemerintah.
Komnas HAM dan sejumlah anggota legislatif menegaskan bahwa standardisasi aktivis melalui skema asesor berpotensi membelenggu kebebasan berekspresi serta melemahkan fungsi kontrol sosial terhadap kekuasaan.
Menanggapi kegaduhan tersebut, Natalius Pigai akhirnya memberikan klarifikasi dengan dalih penguatan kapasitas, meski publik tetap mencium adanya potensi agenda pengawasan ketat terhadap kelompok-kelompok kritis di tanah air.
