JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menginstruksikan percepatan implementasi aglomerasi sektoral di wilayah perkotaan strategis guna memutus rantai masalah klasik seperti banjir dan kemacetan yang selama ini gagal diselesaikan secara parsial.
Penelusuran mendalam mengindikasikan bahwa pendekatan ini dirancang untuk membongkar kebuntuan ego sektoral antar pemerintah daerah yang kerap menjadi penghambat utama sinkronisasi kebijakan tata ruang dan distribusi anggaran infrastruktur lintas batas.
Melalui mekanisme aglomerasi ini, penyelesaian isu perkotaan tidak lagi bertumpu pada koordinasi sukarela, melainkan pada integrasi sistemik yang memaksa pengelolaan kawasan penyangga dilakukan secara kolektif demi menekan kerugian ekonomi akibat stagnasi mobilitas warga.
Langkah taktis ini kini menjadi sorotan untuk melihat sejauh mana kekuatan payung hukum pemerintah pusat mampu menekan daerah agar berkomitmen penuh dalam mengelola ekosistem perkotaan yang berkelanjutan tanpa terjebak batas administratif.
