TEHERAN – Pemerintah Iran secara resmi mengajukan draf proposal perundingan damai baru melalui Pakistan sebagai mediator guna mencari jalan tengah untuk memulai putaran kedua dialog dengan Amerika Serikat (AS).
Langkah diplomatik yang diambil di Teheran ini bertujuan meredakan ketegangan nuklir sekaligus sanksi ekonomi yang selama ini menjerat negara tersebut.
Namun, laporan investigasi menunjukkan bahwa isi proposal tersebut justru ditanggapi dingin oleh Donald Trump karena dianggap tidak mencakup poin-poin krusial yang diinginkan Washington.
Pakistan yang bertindak sebagai jembatan diplomasi berupaya keras menyelaraskan kepentingan kedua pihak agar konflik di Timur Tengah tidak semakin memanas.
Sejumlah sumber internal mengindikasikan bahwa proposal Iran mencakup pengurangan aktivitas nuklir secara terbatas sebagai imbalan atas pencabutan sanksi besar-besaran.
Ketidaksenangan Trump muncul karena draf tersebut dinilai hanya merupakan strategi pengulur waktu tanpa adanya komitmen jangka panjang yang nyata.
Investigasi lebih lanjut mengungkap bahwa draf ini masih meninggalkan celah besar dalam pengawasan persenjataan rudal balistik Iran.
Posisi keras Trump yang menginginkan kesepakatan lebih komprehensif membuat peluang keberhasilan mediasi Pakistan ini berada di ambang ketidakpastian.
Hingga kini, pihak Gedung Putih belum memberikan pernyataan resmi mengenai detail poin mana saja dalam proposal tersebut yang dianggap melanggar batas negosiasi mereka.
